BPMP Provinsi DKI Jakarta

Apa yang dimaksud dengan Angka Pengenal Importir (API)?

Kami informasikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI no 45 tahun 2009, saat ini terdapat 2 jenis Angka Pengenal Importir (API), yaitu:

1. API Umum yaitu Angka Pengenal Importir Umum (API-U)  yang diberikan kepada importir yang melakukan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindah tangankan barang kepada pihak lain dan untuk pemberian izin pembuatan API-U menjadi kewenangan Kepala Dinas Provinsi.
2. API Produsen yaitu Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)  yang diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain, dan untuk pemberian izin APIP dilimpahkan ke BKPM jakarta.

 
APIT yang anda miliki hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
Untuk perubahan APIT ke APIP , dapat dilakukan di kantor BKPM di Jakarta dengan cara mengisi formulir terlampir. Mengenai dokumen pelengkap yang perlu dilampirkan dapat dilihat pada halaman terakhir pada aplikasi tersebut. 
 
Untuk penerbitan APIP, saat ini baru dapat dilakukan di kantor BKPM di Jakarta dengan cara mengisi formulir terlampir. Mengenai dokumen pelengkap yang perlu dilampirkan dapat dilihat pada halaman terakhir pada aplikasi tersebut. Untuk pengurusan perizinan tidak dipungut biaya apapun kecuali materai sebesar Rp.6000,-. Proses penerbitan API-P membutuhkan waktu 3 hari kerja sampai terbitnya API-P.
Aplikasi yang telah diisi dan lengkap dapat diserahkan kepada :

•  Front Office
•  Hari kerja Senin-Jumat
•  Pukul 09.00 s/d 15.00

Formulir API-P bisa didapatkan di website kami di www.bpmpjakarta.info pada :

• Formulir Aplikasi. 

Siapa yang dapat kami hubungi mengenai kemajuan dalam proses dan persetujuan investasi?

Kami akan memberitahukan nama-nama yang dapat Anda konsultasi, sesuai dengan jenis aplikasi. Di sisi lain, Anda dapat mencoba untuk mencari tahu dari struktur organisasi yang ditampilkan di website kami.

Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan persetujuan investasi?

Seluruh proses akan mengambil maksimum 10 (sepuluh) hari kerja, sejak surat aplikasi dan lampirannya telah dilengkapi.

Mengenai Kebijakan

Tergantung pada tingkat kebijakan strategis atau langkah-langkah operasional.

Berapa biaya untuk mendapatkan persetujuan investasi?

Tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan persetujuan. Dengan kata lain, bebas dari biaya resmi.

Berapa banyak PMA (FDI) yang ada sekarang di Indonesia?

Penanaman Modal dalam rangka PMA dan PMDN yang telah disetujui, disebutkan pada halaman Publikasi & Statistik di situs kami.

Bagaimana mendirikan kantor perwakilan baru di Indonesia?

1. Sebuah Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di luar sektor keuangan, akan didirikan dengan persetujuan Ketua BKPM.
2. Untuk menerapkan persetujuan, pemohon harus menyerahkan 2 (dua) salinan formulir Model KPPA ke Kantor BKPM beserta lampiran-lampirannya. 

Bagaimana kita mengetahui bahwa salah satu bidang usaha ini terbuka untuk investasi atau usaha lainnya?

Pada dasarnya, semua bidang usaha terbuka untuk investasi dalam rangka PMA maupun PMDN, kecuali beberapa bidang usaha yang tertutup atau yang diatur, sebagaimana ditetapkan sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI), yang disebut dalam Peraturan Presiden Nomor 76/2007 dan 77/2007 jo.111/2007.

Apa saja jenis pajak insentif yang disediakan bagi perusahaan?

Saat ini, investasi pada industri tertentu dan di daerah tertentu akan diberikan fasilitas pajak sebagai berikut:

1. Mengurangi pendapatan bersih (kena pajak) sampai 30% (5% per tahun) dari nilai realisasi investasi
2. Depresiasi dan amortisasi dipercepat
3. Kerugian fasilitas untuk jangka waktu tidak lebih dari 10 tahun
4. 10% pajak penghasilan pada dividen, dan dapat lebih kecil, jika terdapat penetapan ketentuan-ketentuan pada perjanjian pajak.

Apakah mungkin untuk mendapatkan 100% kepemilikan saham bagi pihak asing?

Ya, pada dasarnya sebuah perusahaan baru, dapat didirikan dalam bentuk kepemilikan 100% asing, yang harus diikuti oleh minimal 2 (dua) pemegang saham, baik sebagai individu atau entitas perusahaan asing, yang sesuai dengan peraturan hukum.